PERDA PAJAK RESTORAN

SEKILAS TENTANG PAJAK RESTORAN

Berdasarkan Perda Kabupaten Pontianak No. 06 Tahun 2010 Tentang Pajak RestoranPhoto Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Pontianak

Pajak Restoran  adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran  adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

Dengan nama Pajak Restoran dipungut  pajak atas pembayaran jasa  pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran..

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Link Perda Pajak Restoran silakan buka di Menu DOWNLOAD

Pendapatan Ditargetkan Rp 1.010 Miliar

Sumber Berita https://berkattv.com/2017/08/31/pendapatan-ditargetkan-rp-1-010-miliar/

Wabup Gusti Ramlana menyerahkan nota keuangan dan raperda perubahan APBD 2017 kepada Wakil Ketua DPRD, Indaryani (Foto : Fisa)

Mempawah, BerkatTV. Pemerintah Kabupaten Mempawah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Mempawah, Rabu (30/8). Raperda itu disampaikan Wakil Bupati, Gusti Ramlana, S.Sos, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Indaryani.

Di hadapan para anggota dewan dan pejabat SKPD Pemkab Mempawah, Gusti Ramlana yang membacakan pidato Bupati Mempawah, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, menyampaikan pokok-pokok Raperda Perubahan APBD 2017, yakni Anggaran Pendapatan ditargetkan Rp1.010.772.149.285,70, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp106.074.368.621,90.

Dengan rincian Pajak Daerah Rp 33.651.827.500,00, Retribusi Daerah Rp 20.774.300.000,00. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.723.656.985,00, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 48.924.584.136,90.

Kemudian dana perimbangan ditargetkan Rp 779.089.657.000,00, terdiri dari bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 25.036.328.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 580.513.744.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 193.539.585.000,00, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 105.608.123.663,80, yang merupakan pendapatan dari hibah pasca bencana, perimbangan pemerintah provinsi dan dana desa.

Anggaran Belanja direncanakan Rp 1.027.183.914.765,27, dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 564.189.732.473,71, yang peruntukkannya antara lain belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Selanjutnya Belanja Langsung Rp 462.994.182.291,56, yang diperuntukkan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Ramlana menjelaskan, Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2017 yang disampaikan ini hanya bersifat garis-garis besar, dan belum lengkap dan kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

“Selaku pimpinan eksekutif, saya berharap agar proses pembahasan RAPBD 2016 dapat berjalan lancar dan tetap berada pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kita bersama,” katanya. (fsa)